Segera Gadaikan Seluruh BUMN Indonesia

Segera gadaikan seluruh BUMN di Indonesia. Setelah beberapa penjualan BUMN seperti listing Telkom di NYSE, Semen Gresik dan Indosat, nampaknya masih belum lengkap jika beberapa BUMN lain yang dianggap sektor usahanya kompetitif tidak ikut serta dijual. Masih ada beberapa BUMN yang tersisa, seperti Garuda Indonesia, BTN, BRI, BNI, Bank Mandiri, Telkom dan Pertamina dimana kesemua perusahaan ini dapat dijual seluruhnya (100%).

Bahkan UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN tidak memberikan indikasi baik secara eksplisit maupun implisit tentang proteksi terhadap BUMN yang akan dijual. Pasal 76 UU 19/2003 secara tertulis menyatakan sebuah perusahaan yang dapat diprivatisasi setidak-tidaknya memenuhi kriteria : (a) industri/sektor usahanya kompetitif, atau (b) industri/sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah. Dengan demikian, semua BUMN milik Indonesia saat ini bisa dijual 100%.

Tunggu apa lagi, setelah Indosat dibeli oleh Temasek dengan harga yang sangat murah, kurang lengkap jika sisa-sisa BUMN yang ada tidak dijual juga dengan harga yang sesuai dengan kemauan investor. Soal mana dulu yang akan dijual tidak terlalu penting, karena sebagian besar sisa BUMN yang belum terjual saat ini dalam kondisi sehat. Garuda Indonesia misalnya, setelah bertahun-tahun merugi, akhirnya pada tahun 2007 flag carrier tersebut berhasil mencetak laba 250 milyar rupiah lebih, yang tentunya dengan prestasi ini akan banyak investor berminat untuk membeli Garuda Indonesia. Bukankah memang demikian pola pikirnya? Bahkan seorang petinggi negara-pun pernah menyatakan bahwa BUMN harus dalam kondisi sehat dan setidak-tidaknya mampu mencetak keuntungan jika akan diprivatisasi.

Suatu saat, jika memang sisa-sisa BUMN ini nantinya terjual habis, maka seutuhnya ekonomi Indonesia akan dimainkan oleh pihak swasta (private sector). Apa yang diidam-idamkan selama ini, dimana negara seharusnya fokus dalam menjalankan roda pemerintahan dan tidak boleh mengintervensi aktifitas ekonomi (liberalism) akan segera terlaksana. Para pengikut ajaran Adam Smith dengan mantra Invisible Hand-nya akan bertepuk tangan dan memberi selamat kepada Indonesia atas keberhasilannya mengelola ekonomi negara sesuai dengan keyakinan mereka. Dan di saat yang sama, maka lengkaplah sudah kesalahan fatal para pengelola negara dalam melindungi perekonomian Indonesia. Lengkap sudah penderitaan kita sebagai bangsa yang besar, dimana selain permasalahan multidimensi yang terjadi selama ini akhirnya menjadi semakin sempurna dengan hilangnya kemandirian perekonomian bangsa. 

Mereka yang saat ini duduk menjadi komite privatisasi dalam kementerian BUMN seharusnya berpikir sangat matang sebelum menggadaikan sisa-sisa BUMN yang ada. Karena bagaimanapun, keterlibatan pemerintah dalam aktifitas ekonomi mutlak diperlukan. Untuk itulah pada dasarnya BUMN dibentuk, sebagai salah satu ‘tangan’ pemerintah dalam berperan menjaga stabilitas ekonomi. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa keberadaan BUMN masih sangat diperlukan di Indonesia, seperti masih diperlukannya pengawasan/controlling the commanding heights (Lenin dan Harold Wilson) oleh pihak pemerintah dalam mengendalikan keseimbangan pasar, BUMN sebagai bentuk redistribusi kewajiban pemerintah dalam menyediakan community service (redistribution community service obligations), serta tentunya masih diperlukannya BUMN sebagai salah satu sumber pendapatan negara (generating government value).

Sistem ekonomi Pancasila yang dahulu kita bangga-banggakan kini semakin jelas bergeser menuju sistem ekonomi liberal, dimana negara semakin dikurangi perannya dalam aktifitas ekonomi. Jelas-jelas sistem ekonomi liberal memungkiri nilai-nilai yang dibawa oleh Pancasila, dimana sistem ekonomi liberal tidak menaruh perhatian sama sekali kepada kesejahteraan (welfare) dan keadilan sosial (equality). Buruh hanya dianggap sebagai salah satu komoditi ekonomi yang sama sekali tidak dimanusiakan, sehingga gap antara kaum proletar dengan borjuis semakin meluas. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin menderita. Apakah seperti ini sistem ekonomi Indonesia?

Sementara Indonesia sedang menikmati proses menuju sistem ekonomi liberal yang seutuhnya, negara-negara penganut sistem ekonomi liberal sejati saat ini justru berlari-lari mencari jalan mengubah (to restart) sistem pemerintahan mereka dari liberal democracy menjadi social democracy, karena setelah Krisis Finansial Global menghantam negara-negara maju termasuk Amerika Serikat, mereka akhirnya sepenuhnya sadar bahwa krisis tersebut adalah krisis akibat neo-liberalisme. Perdana Menteri Australia dalam tulisannya yang dimuat di majalah current affair ‘The Monthly’ pada Februari 2009 berjudul The Global Financial Crisis bahkan dengan gamblang menyatakan bahwa paham neo-liberalisme, termasuk sistem ekonomi liberal yang dianut oleh Australia selama 30 tahun belakangan telah menunjukkan kegagalan, dimana ternyata menurut Rudd, neo-liberalisme tidak lebih dari bentuk keserakahan beberapa manusia yang terbungkus dalam filosofi ekonomi. (the great neo-liberal experiment of the past 30 years has failed … the emperor has no clothes. Neo-liberalism, and the free market fundamentalism it has produced, has been revealed as little more than personal greed dressed up as an economic philosophy – Kevin Rudd, ‘The Global Financial Crisis’, The Monthly, February 2009)

Tidak ada kata terlambat dan tidak ada akhir untuk sebuah perjuangan. Bagaimanapun, Indonesia harus dan masih bisa diselamatkan, jika seluruh elemen bangsa bersatu dan bersinergi memperbaiki Indonesia. Saatnya merevitalisasi sistem perekonomian Indonesia dengan sepenuhnya menerapkan sistem ekonomi Pancasila. Sudah terlalu banyak penderitaan yang dirasakan Ibu Pertiwi, dan sudah waktunya Indonesia bangkit dari krisis multidimensi serta keterpurukan yang usianya sudah terlampau panjang ini. Bangun pemudi pemuda Indonesia, bersama kita selamatkan Indonesia!.